Kamis, 17 November 2016

Belajar Dari Deklarasi Tapaktuan Untuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Berkelanjutan

Perambahan hutan untuk perkebunan karet di Sumatera (foto dokumen pribadi)


“Kami Oeloebalang dari landschap Gajo Loeos, Poelau Nas, Meuke’, labuhan Hadji, Manggeng, Lho’ Pawoh Noord, Blang Pidie, dan Bestuurcommissie dari landschap Bambel, Onderafdeeling Gajo dan Alas. Menimbang bahwa perlu sekali diadakannya peratoeran yang memperlindungi segala djenis benda dan segala padang-padang yang diasingkan boeat persediaan. Oleh karena itoe, dilarang dalam tanah persediaan ini mencari hewan yang hidoep, menangkapnya, meloekainya, atau memboenoeh mati, mengganggoe sarang dari binatang-binatang itoe, mengeloerkan hidoep atau mati atau sebagian dari binatang itoe lantaran itoe memoendoerkan banyaknya binatang”.

Itulah petikan salah satu paragraf dalam Deklarasi Tapaktuan, sebuah deklarasi dari masyarakat Aceh yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1934. Pada saat itu ditandatangani oleh pemuka adat dan Perwakilan Gubernur Hindia Belanda di Aceh. Sejarahnya pada tahun 1920-an Pemerintah Kolonial Belanda memberikan ijin kepada F.C Van Heurn seorang ahli geologi untuk melakukan penelitian guna eksplorasi sumber minyak dan mineral di Aceh. Hasilnya dinyatakan bahwa pada lokasi yang diteliti tidak ditemukan kandungan mineral yang besar, serta pemuka-pemuka adat setempat menginginkan agar mereka peduli terhadap hutan-hutan di Gunung Leuser. Van Heurn mendiskusikan hasil pertemuannya dan menawarkan kepada para wakil pemuka adat (para Datoek dan Oeloebalang) untuk mendesak Pemerintah Kolonial Belanda untuk memberikan status kawasan konservasi (Wildlife Sanctuary). Setelah berdiskusi dengan Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam, pada bulan Agustus 1928 sebuah proposal disampaikan kepada Pemerintah Kolonial Belanda yang mengusulkan Suaka Alam di Aceh Barat seluas 928.000 ha dan memberikan status perlindungan terhadap kawasan yang terbentang dari Singkil (pada hulu Sungai Simpang Kiri) di bagian selatan, sepanjang Bukit Barisan ke arah lembah Sungai Tripa dan Rawa Pantai Meulaboh di bagian utara[1].

Saya mencoba membayangkan Aceh pada masa Deklarasi Tapaktuan dilakukan. Pada masa itu barangkali perwujudan hutan dan gunung di Aceh masih perawan dan terjaga, apalagi ditambah dengan kultur adat yang kuat untuk menjaganya. Deklarasi tersebut menunjukkan bahwa komitmen kuat untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sudah digaungkan bahkan sejak Indonesia belum memproklamirkan kemerdekaannya. Berselang 74 tahun setelahnya kawasan ini menjadi Kawasan Strategis Nasional berdasarkan PP No.28 Tahun 2008. Misinya sama yaitu untuk mewujudkan KEL sebagai kawasan dengan fungsi lindung yang menaungi wilayah-wilayah di sekitarnya. 

Sejarah tetap ada, namun perkembangan menimbulkan perubahan. Perjalanan untuk mempertahankan fungsi KEL sesuai dengan peruntukannya tengah menghadapi  sandungan dengan dihapuskannya KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Qanun Aceh No.19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA). Qanun RTRWA seharusnya mampu  menjadi payung hukum bagi keberlangsungan KEL, sebagai sebuah kebijakan formal untuk menaungi keberlanjutan ekologi kawasan tersebut. Dihapusnya KEL dari RTRWA artinya membuka pintu konversi fungsi asli KEL. Hal ini menyedihkan sebab KEL lahir dari proses perjuangan perlindungan rakyat Aceh dari invasi kolonial yang ingin membuka tambang dan perkebunan di wilayah yang memiliki keunikan flora dan fauna. Menghapus KEL dari RTRWA artinya membuka satu pintu kepunahan terhadap keanekaragaman hayati yang ada dan akan disusul dengan terbukanya pintu-pintu kerusakan lainnya yaitu bencana yang dihadapi oleh manusia. 

Ingatan saya kemudian kembali pada akhir tahun 2014. Saat itu saya mendapatkan tugas untuk menjadi fasilitator dari salah satu Non Governmental Organization (NGO) Internasional untuk mengkaji tentang adaptasi perubahan iklim, salah satu wilayahnya adalah Provinsi Aceh dengan mengambil kawasan antara lain di Kabupaten Gayo Lues. Fasilitasi diarahkan untuk mengetahui persepsi masyarakat di Gayo Lues mengenai perubahan iklim dengan fokus peserta para petani di wilayah sekitar hutan. Petani memiliki pemahaman bahwa perubahan iklim telah terjadi terutama karena tiga hal yaitu: (1) tingginya intensitas kebakaran hutan, (2) aktivitas illegal logging, (3) peningkatan ekspansi usaha perkebunan. Dampaknya kemudian adalah masyarakat luas (diartikan seluruh Gayo Lues) rentan terhadap kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan khusus untuk masyarakat pinggiran hutan rentan terhadap resiko kebakaran hutan. Pernyataan dari hasil fasilitasi (data mikro) tersebut ternyata selaras dengan data makro dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dilansir dari BPS dan diketahui bahwa sejak tahun 2011-2015 bencana di Aceh tercatat sejumlah: 163 kejadian banjir, 41 kejadian kebakaran, 30 kejadian kekeringan, 22 kejadian tanah longsor, dan 13 kejadian banjir disertai tanah longsor. Jumlah tersebut belum ditambah dengan banyaknya kerusakan hutan akibat illegal logging, konsesi perkebunan kelapa sawit, juga banyaknya konflik antara hewan dan manusia. Fakta dari data tersebut menunjukkan bahwa fungsi KEL sebagai sebuah kawasan ekosistem yang menyangga kehidupan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh (khususnya).

Sayangnya sebagai sebuah kawasan strategis, KEL menjadi sebuah obyek yang dapat dikatakan “seksi” secara politis karena kaya akan sumber daya. Tarik ulur kebijakan sangat mungkin terjadi. KEL  harus dipandang secara holistik sebagai sebuah entitas hasil interaksi antara alam dan manusia. Sebagai entitas alamiah (biotik dan abiotik) KEL bereproduksi untuk membangun siklus kehidupannya dan menyajikan banyak manfaat. KEL menjadi basis dari siklus karbon, laboratorium hayati, gudang oksigen, rumah hidup flora fauna, sumber air dan hulu Daerah Aliran Sungai, semua itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia. Proses-proses kebijakan yang berhubungan dengan KEL harus memiliki goal setting  untuk kepentingan masa depan sehingga keberadaan KEL tidak hanya menjadi cerita bagi generasi yang akan datang. Proses tersebut juga harus memuat mengenai penguatan kelembagaan untuk mempertahankan KEL sebagai kawasan strategis yang dibangun dari tingkat lokal, daerah, dan nasional.

Kita semua harus terus berusaha memperjuangkan KEL untuk tetap masuk dalam Qanun RTRWA. Barangkali bukan sebuah perjuangan secara langsung yang sempat digambarkan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam buku Bumi Manusia tentang prajurit Aceh yang melawan tentara asing dengan bekal bambu runcing untuk menghadapi senjata laras panjang[2]. Meski demikian prajurit-prajurit tersebut tidak pernah gentar karena mereka yakin bahwa mereka memperjuangkan haknya, tanah airnya. Pun barangkali juga bukan perjuangan langsung yang tengah dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat Aceh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat (GeRAM) terhadapQanun RTRWA yang langsung berada di majelis sidang. Perjuangan yang dapat kita lakukan adalah dengan terus membantu menyebarkan informasi kepada sebanyak mungkin khalayak bahwa upaya penetapan kebijakan KEL untuk tetap masuk dalam Qanun RTRWA sedang terus dilakukan. Juga, kita tidak boleh lupa bahwa KEL lahir dari perjuangan melalui Deklarasi Tapaktuan 82 tahun silam, sebuah perjuangan dari pendahulu bangsa ini. Mari perjuangkan, demi keberlanjutan KEL, demi hutan di masa depan. Tanyoe Haha Eteun, Eteun Haha Tanyoe (Kita Jaga Hutan, Hutan Jaga Kita –bahasa Aceh-).




[1] http://www.seputaraceh.com/read/15298/2013/01/01/1-januari-inilah-sejarah-masa-lampau-di-aceh
[2] Dikisahkan dari cerita Jean Marais (tokoh dalam roman Bumi Manusia)