Jumat, 06 Februari 2015

Mengapa Nikah Siri?

Picture Source: click!
"Marriage is neither heaven nor hell, it is simply purgatory"
(Abraham Lincoln)



Berawal dari sebuah foto yang diunggah oleh seorang rekan di kampus dengan visualisasi sepasang pengantin yang tersenyum sumringah, obrolan di dalam grup media sosial itu pun berlangsung. Pasalnya di dalam foto pengantin itu tertulis “Paket Nikah Siri Super Hemat (Rahasia Terjaga)”, kemudian tercantum beberapa fasilitas yang diperoleh yaitu: (1) Wali hakim ustad yang mengerti hukum Islam dan sudah menjalankan rukun Islam ke lima (Haji); (2) Sudah termasuk dua orang saksi; (3) Khutbah Nikah dan tausiah setelah akad nikah; (4) Surat keterangan jika diinginkan. Syarat yag diperuntukkan bagi konsumen ada dua yaitu: (1) Calon mempelai wanita janda atau jika gadis minimal berusia 22 tahun; (2) Kedua mempelai memenuhi syarat menikah sesuai syariat islam. Harga untuk satu termin nikah siri dibandrol Rp 2.500.000. 

Lalu pertanyaan yang muncul di kepala saya, mengapa pernikahan dikomodifikasi sedemikian “murah” dan seakan-akan diobral begitu saja? Murah di sini bukan dalam artian nominal dua juta lima ratus ribu rupiah, terlalu sempit menggunakan ukuran uang untuk mengatakan sesuatu murah atau mahal karena kita harus melihat konteks di mana dan bagaimana uang itu dipertukarkan. Menurut saya murah dalam hal ini lebih bermakna pernikahan menjadi sedemikian mudah digunakan oleh orang sebagi bentuk usaha yang mungkin bisa memenuhi cash flow bisnisnya. Logikanya, uztad yang menikahkan punya event organizer sendiri atau dia dipromosikan oleh event organizer tertentu untuk menjadi penghulu akad?

Nikah siri atau nikah di bawah tangan merupakan fenomena sosial yang masih kerap terjadi di masyarakat. Kalau ditilik dari UU No. 1 Tahun 1974 kawin di bawah tangan (siri) seharusnya tidak terjadi lagi karena salah satu kewajiban dalam pernikahan adalah harus dicatat negara alias ada buku nikah. Disadari atau tidak sebenarnya ketika mendengar kata nikah siri, sikap yang kemudian muncul mengarah ke penilaian tidak baik, ada yang dikorbankan, atau justru punya justifikasi “wah ini nggak bener, kalau bukan artis biasanya pejabat atau orang yang kelebihan uang yang ngelakuin nikah siri”. Nah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri membolehkan nikah siri asal niatnya baik dan semua rukun nikah terpenuhi. Rukun nikah mulai dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab qobul. Masing-masing dari poin rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pernikahan, jadi, sahnya nikah bukan ketika penghulu bertanya sah kemudian dijawab dengan koor “Saaaaaaahhhh” tapi jika semua syarat dalam rukun dapat terpenuhi. Itu persoalan fiqih nikah yang saya sendiri tidak memiliki kapasitas untuk bicara panjang lebar. Sepanjang ingatan saya dulu ketika SMA belajar Fiqih, satu yang masih saya ingat adalah soal saksi. Kriteria orang menjadi saksi diantaranya adalah laki-laki, berakal, tidak sedang melakukan dosa kecil dan dosa besar (adil), serta beberapa syarat lain. Terlebih bagi perempuan, tidak akan sah pernikahannya tanpa ada wali dari pihaknya. Berdoa saja bahwa iklan paket nikah siri tersebut bertujuan baik, jika tidak saya khawatir mengenai rukun dan syaratnya apakah telah sempurna. 

Dalam kacamata pribadi saya sebagai seorang perempuan, saya dengan tegas menyampaikan bahwa saya tidak sepakat dengan nihak siri atau nikah dibawah tangan tersebut. Bagi saya sesuatu yang diniatkan baik harus dilakukan dengan baik dan jelas.

Apa sebenarnya tujuan dari nikah siri? Karena biaya pernikahan mahal, supaya tidak diketahui oleh publik, ingin menghalalkan hubungan seksual suami istri? Atau yang lebih advance melalui pertimbangan bisnis merupakan pertukaran jasa? Tidak sedikit dari tujuan nikah siri adalah diluar tujuan pernikahan yang dipahami oleh seorang muslim yakni untuk beribadah dan menyempurnakan agamanya. 

Sekali waktu saya pernah mengikuti ujian terbuka seorang calon doktor (pada saat itu, sekarang sudah jadi doktor) yang disertasinya membahas tentang nikah siri. Salah satu penemuannya adalah bahwa nikah siri merupakan bagian dari strategi nafkah perempuan di desa penelitiannya. Melalui ukuran kepemilikan aset, indikator perubahan setelah nikah siri serorang perempuan misalnya adalah dari sebelumnya tidak memiliki aset menjadi memiliki aset seperti uang, hewan ternak, atau rumah, tergantung dari mas kawin yang ditentukan. Lalu mengapa nikah siri dilakukan di desa tersebut? Nikah siri dilakukan karena sudah ada broker-nya, kemudian stigma yang diberikan kepada perempuan sebagai perawan tua atau janda dianggap tidak bermartabat dibanding mereka yang bersuami sehingga nikah siri dianggap langkah yang lebih baik dibanding tidak menikah. Fenomena lain misalnya yang terjadi di daerah puncak, Jawa Barat. Nikah siri dilakukan oleh penduduk pendatang dari Timur Tengah yang kemudian menikahi janda/gadis setempat dan bahkan terikat kontrak. Sebagian alasannya adalah dibanding melakukan zina.


Apabila pertimbangannya adalah biaya mahal, nikah siri dibandrol murah sebesar Rp 2.500.000, maka bagi saya lebih rasional memilih nikah melalui KUA dengan biaya administrasi Rp 600.000 jika diselenggarakan di luar KUA dan Rp 50.000 jika diselenggarakan di KUA. Secara hukum jelas diakui oleh negera dan pertanggungjawabannya pun tegas. Apabila pertimbangannya ingin sembunyi dan tidak diketahui publik maka harus ditilik lagi mengapa publik tidak harus tau, apakah pernikahan yang dilakukan merupakan dosa sosial yang besar, sedang sembunyi dari orang tua atau istri tua, atau memang ada hal yang tidak perlu saya debat. Apabila ingin menghalalkan hubungan seksual suami istri, bagi saya terlalu mendiskreditkan posisi perempuan karena yang lebih leluasa melakukan akad nikah adalah laki-laki. Yang jelas, saya tidak sependapat dengan nikah siri yang dipahami secara sembrono oleh pihak yang ingin meraup keuntungan.

Kasihan sekali jika perempuan menjadi objek komodifikasi pernikahan dengan dalih bahwa hal itu dibolehkan oleh agama. Meskipun itu soal pilihan rasional yang melekat pada individu namun menjadi tidak sinkron ketika pernikahan dimaknai dalam aras hukum (nilai dan norma) tetapi dipraktekkan pada arena ekonomi. Pernikahan yang dimaknai sebagai dalam aras nilai dan norma berada di level kelembagaan dengan pemahaman bahwa ketika sesuatu tidak berjalan sebagai mana mestinya akan dikenai sanksi mulai dari ditegur, dicela, dihukum, atau dikucilkan.  Oleh karenanya ada rukun dan syarat, ada adabnya, ada juga talak ketika memang sudah tidak dapat disatukan. Tetapi ketika praktek pernikahan ada di arena ekonomi maka yang menjadi titik berat adalah soal suply dan demand  yang pertimbangannya ada pada input minimal dengan output maksimal.  Apabila pertimbangan ekonomi berjalan maka dalam keadaan rugi atau kolaps kapan saja ikatan perikahan itu bisa menjadi tidak sahih lagi. Barangkali demikianlah nikah siri dalam tempurung kepala saya. 

Tabik.

Baranangsiang, 06 Februari 2015

Catatan: Ini pandangan pribadi saya, tanpa tendensi pada agama tertentu, karena saya muslim maka yang ada dalam tempurung kepala saya adalah bagaimana rukun dan syarat nikah secara islam.