Senin, 06 Mei 2013

Mendorong Kegiatan Produktif Masyarakat Pedesaan: Sinergi Teknologi Tepat Guna dengan Teknologi Padat Modal



Implementasi teknologi di negara berkembang, khususnya di pedesaan mengarah pada dualisme ekonomi dimana metode sistem produksi dan transplantasi proses produksi di negara maju tidak selalu berhasil dalam meningkatkan produktivitas maupun penyebaran keuntungan ke semua kelas sosial (Saeed, 1994). Dalam hubungannya dengan masyarakat, teknologi harus difungsikan dalam hubungan informasi dan landasan pengetahuan yang didasarkan pada sistem organisasi sosial masyarakat setempat. Rifkin (1981) dalam Saeed (1994) menyebutkan bahwa teknologi harus dilihat sebagai pelibatan proses teknik dan manajerial dalam pemilihan input dan output ke sistem lingkungan serta penciptaan sistem organisasi dan aplikasinya untuk mengatasi kekacauan, memelihara persatuan, dan menggerakkan pertumbuhan.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan tenaga kerja yang melimpah mempunyai keunggulan komparatif dalam industri-industri padat karya karena tenaga kerja relatif murah dibanding di negara yang mengalami kelangkaan tenaga kerja. Konsep keunggulan komparatif ini dikritik karena dianggap kurang relevan bagi perkembangan ekonomi Indonesia karena sifatnya foot lose. Konsep keunggulan komparatif tersebut digantikan oleh keunggulan kompetitif yang memperhitungkan semua faktor pokok yang mempengaruhi daya saing pada sistem produksi. Keunggulan kompetitif sangat menekankan produksi barang-barang terdiferensiasi yang bermutu tinggi dan mempunyai ciri khas yang sesuai dengan selera konsumen dan efisien. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif ini antara lain adalah perusahaan yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi.

Pendekatan pembangunan yang berlandaskan teknologi padat modal disebabkan adanya keyakinan bahwa teknologi ini secara komersial lebih efisien dibandingkan teknologi padat karya. Namun implementasi produksi padat modal di negara berkembang seperti Indonesia menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan struktural, regional, dan manfaat pembangunan. Hubungan eksploitatif terjadi antara pengusaha besar terhadap pengusaha kecil, terhadap konsumen melalui penentuan harga di atas wajar, dan terhadap buruh karena rendahnya tingkat upah minimum memunculkan kondisi “rente ekonomi” (Arief, 1998).

Pemfungsian teknologi guna menciptakan hubungan yang setara antara berbagai pihak mensyaratkan peranan beberapa sistem yang saling berinteraksi yaitu politik, ekonomi, produksi dan sumberdaya. Pemilihan dan manajemen teknologi harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang relevan dari sistem-sistem tersebut yang meliputi[1]: 1) Penciptaan sistem intensif oleh pemerintah yang menentukan pilihan teknologi yang menuju pada pemilihan material yang cocok dari lingkungan setempat; 2) Alokasi sumber daya (oleh pemerintah) antara aktifitas ekonomi dan instrumen kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan dan sekaligus mengatasi konflik politik; 3) Transformasi sumber daya yang efisien ke dalam troughput (barang, jasa, energi) dengan pilihan teknologi yang smooth  dan trouble-free adoption; 4) Distribusi pendapat yang wajar melalui transaksi yang terjadi antar aktor ekonomi yang ada pada sistem serta regenerasi limbah di sistem lingkungan.

Pemilihan teknologi untuk memberikan fasilitas perbaikan dalam masyarakat mensyaratkan sebuah kebijaksanaan teknologi yaitu[2]: 1) Mempunyai efek meningkatkan produk barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakatnya tanpa adanya diskiriminasi pada jenis potensi alam yang ada; 2) Menyebabkan sedikit mungkin kontrol pemerintah sehingga pertambahan penduduk dapat dikonsumsi tanpa berlipatgandanya instrumen kontrol; 3) Tidak membatasi keuntungan dari naiknya produksi pada kelompok kecil masyarakat tetapi harus disebarkan ke seluruh bagian masyarakat; 4) Memiliki metode produksi baru yang efisien yang bersifat trouble-free implementation.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa telah banyak teknologi yang diusahakan oleh masyarakat, namun sebagian besar dicirikan oleh karakteristik yang kurang menguntungkan. Karakterisik yang dimaksud adalah tidak kontinyu, skala usaha kecil, kualitas rendah, sederhana, pasarnya lokal dan terbatas, dan manajemennya terkait dengan kepentingan rumah tangga. Di sisi lain terdapat aktifitas industri dengan teknologi maju yang kondisinya berkebalikan dengan apa yang diupayakan oleh masyarakat. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa perlu upaya untuk mengintegrasikan penerapan teknologi sederhana dengan teknologi padat modal. Beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam upaya integrasi teknologi tepat guna dengan teknologi padat modal adalah: 1) Pengembangan teknologi didasarkan pada wilayah dan potensi sumberdayanya sehingga mampu menciptakan resource based industry; 2) Pola usaha untuk mengintegrasikan teknologi tepat guna dengan teknologi padat modal adalah pola kemitraan; 3) Transfer teknologi harus dirancang secara integratif mulai dari pusat hingga daerah, bahkan sampai pada level operasional di industri kecil menengah yang ada di pelosok pedesaan; 4) Manajemen pemasaran harus dilakukan secara tepat dengan membentuk jejaring usaha dengan prinsip kesetaraan sehingga memiliki kekuatan untuk menembus pasar global seperti halnya industri besar; 5) Model kebijakan endogenus yang saling menumbuhkembangkan antara industri hulu hingga hilir.


[1] Saeed, Khalid, 1994, Development Planning and Policy Design, New Castle:  Asgate Hal. 141
[2] Ibid Hal. 141-142

Referensi:

Arief, Sritua, 1998, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Jakarta: CPSM.
Dharma, Agus, 2012, Pengaruh Penerapan Teknologi Terhadap Perubahan Struktur        Masyarakat di Indonesia, http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/ [diunduh,   04 Mei 2013, pukul 14.23 wib]
Mahlinda, 2012, Pengembangan Teknologi Tepat Guna Untuk Pemberdayaan Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 5, No.1, hal. 16-30.
Munaf, Dicky R, et al, 2008, Peran Teknologi Tepat Guna Untuk Masyarakat Daerah Perbatasan Kasus Propinsi Kepulauan Riau, Jurnal Sosioteknologi Edisi 13      Tahun 7, April 2008, hal. 329-333.
Saeed, Khalid, 1994, Development Planning and Policy Design, New Castle: Asgate.
Tinambunan, D, 2008, Teknologi Tepat Guna Dalam Pemanfaatan Hutan di Indonesia: Perkembangan, Keunggulan, Kelemahan dan Kebijakan yang Diperlukan untuk Optimasi Pemanfaatannya, Jurnal Analisis Kebijakan        Kehutanan. Vol. 5 No. 2, Agustus 2008: 59 – 76.
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan       Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.