Selasa, 16 April 2013

Pemberdayaan Untuk yang Lemah



Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diperuntukan untuk mengangkat daya mereka yang lemah dijelaskan oleh Gaventa dan Cornwall (2002) dengan mengutamakan tiga dimensi yaitu pengetahuan, tindakan, dan kesadaran. Pengetahuan merupakan sumber yang mempengaruhi pengambilan keputusan, tindakan melihat pada siapa yang terlibat dalam proses reproduksi pengatahuan, dan kesadaran merupakan suatu proses dimana pengetahuan bisa mengubah pandangan yang selama ini telah diterima secara umum. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, pandangan Gaventa dan Cornwall ini diperkuat oleh Friendmand (1992) dalam tulisannya Re-Thingking Poverty: The (Dis)Empowerment menjelaskan bahwa kemiskinan yang menjadi ujung tombak gerakan pemberdayaan masih mengalami bias makna. Negara memandang kemiskinan dalam berbagai bentuk pengertian seperti garis kemiskinan, kemiskinan absolut dan relatif, kemiskinan yang melekat pada individu karena tidak mau berusaha, kantong-kantong kemiskinan, dan objek kemiskinan sebagai target program pemerintah. Pandangan tentang kemiskinan tersebut hanya didasarkan pada aspek ekonomi dengan tiga strategi pembangunannya yaitu: 1) akselerasi pertumbuhan ekonomi; 2) mengurangi pertumbuhan populasi penduduk; 3) redistribusi pendapatan bagi sektor yang paling miskin dalam masyarakat. Ketiga strategi tersebut dirasa menjadi solusi yang tepat bagi pengentasan kemiskinan di berbagai negara. Sayangnya indikator internasional yang dipakai tersebut belum tentu tepat dengan kondisi domestik suatu negara, misalnya kemiskinan di Amerika tentu saja berbeda kadarnya dengan di Indonesia. Namun karena aturan sistem akhirnya menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan di suatu negara mengadopsi konsepsi internasional yang belum tentu tepat dan juga dilaksanakan secara top down.

Pendekatan pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada ukuran baku internasional menekankan pada pendekatan kebutuhan menurut Friedmann sudah tidak lagi sesuai. Hal tersebut disebabkan ukuran kebutuhan yang ada tidak bisa digeneralisir lagi penggunaannya dalam kapasitas negara-negara yang berbeda. Pengentasan kemiskinan dengan mendasarkan pada aspek kebutuhan dipandang sebagai sebuah bentuk yang tidak memberdayakan. Pengentasan kemiskinan lebih dipandang sebagai persoalan politik, bukan sebagai proses bagaimana kebutuhan diidentifikasi dan bagaimana bisa dipenuhi untuk mereka yang membutuhkan. Friedmann mengajukan gagasan social power sebagai basis pengentasan kemiskinan dan menjawab gap strategi penuntasan kemiskinan melalui pendekatan kebutuhan. Social power yang dimaksud terdiri dari delapan elemen yang meliputi: territorial base (tempat dimana rumahtangga melakukan aktivitas), surplus waktu, pengetahuan dan keterampilan, akses terhadap informasi, organisasi sosial, jejaring sosial, sumber dan jenis mata pencaharian, dan sumber finansial. Rumahtangga-rumahtangga miskin yang menjadi sasaran dari pengentasan kemiskinan memiliki hak untuk terlibat dalam setiap aktifitas yang dikembangkan dan tidak hanya menjadi objek.

Menggaris bawahi tentang social power yang disebutkan oleh Friedmann mengenai territorial base, hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan Tjondronegoro (1984) bahwa seyogyanya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat berorientasi pada kelompok-kelompok yang berlandakan wilayah dan masih bisa memenuhi kebutuhannya secara demokratis. Dalam penelitiannya, Tjondronegoro memberikan kritik mengenai tiga klasifikasi desa yaitu swadaya, swakarya, dan swasembada tidak cukup operasional baik makna maupun kenyataannya. Klasifikasi tersebut sangat bias dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melihat potensi sumberdaya fisik yang ada di dalam suatu komunitas desa. Artinya hanya melihat sejauh mana eksploitasi bisa dilakukan tetapi tidak sejalan dengan bagaimana aset tersebut bisa diakses secara merata oleh masyarakat. Oleh karenanya kemudian, pendekatan pembangunan harus membenahi persoalan bias makna dan klasifikasi-klasifikasi umum untuk bisa lebih detail melihat ke dalam komunitas. Komunitas masyarakat yang akan diberdayakan harus tahu apa yang mereka butuhkan dan mencari solusinya secara partisipatif. Dalam prosesnya masyarakat memiliki tempat yang setara dengan orang luar (baik dari pemerintah, swasta, maupun CSO), serta mereka memiliki hak untuk berperan aktif. Peran ini adalah manifestasi pengetahuan, tindakan, dan kesadaran dari masyarakat untuk memberdayakan dirinya.

Referensi:

Friedmann, John, 1992, Empowerment: The Politics of Alternative   Development, Cambridge: Blackwell Publisher.

Gaventa and Cornwal, (2002) dalam Reason, P, and H. Bradbury (Eds.), 2002, Handbook of Action Research:   Participative Inquiry and Practice, London: Sage Publications.

Tjondronegoro, Sediono, M.P, 1984, Social Organization and Planned       Development in Rural Java, America: Oxford University Press.