Kamis, 09 Juni 2011

Review Buku (Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, Tania Murray Li, 2002)

Senin, 07 Maret 2011

Buku ini mengkaji tentang transformasi yang terjadi di daerah pedalaman (sebagai sebutan untuk daerah dataran tinggi) Indonesia. Penulis melihat daerah dan masyarakat “dataran tinggi” secara lebih kompleks dengan memperhatikan aspek ekologi yang dikaitkan dengan aspek ekonomi, politik dan kebudayaan. Pandangan yang berkembang tentang masyarakat di dataran tinggi berbeda-beda, perbedaan pandangan ini didasari pertentangan kepentingan baik secara potensial maupun aktual di daerah pedalaman Indonesia. Daerah pedalaman Indonesia telah terbentuk sebagai wilayah yang tersisih melalui perjalanan politik, ekonomi, dan sosial dengan daerah dataran yang rendah yang telah lama dan terus berlangsung. Asumsi bahwa masyarakat pedalaman adalah bodoh dan terisolasi dipegang oleh agen pembangunan yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah pedalaman. Dinamisme, produktivitas, pengetahuan serta kreativitas masyarakat pedalaman sering diabaikan dalam program pembangunan pemerintah. Daerah pedalaman menjadi obyek proyek pembangunan atas nama “modernisasi”.

Salah satu studi kasus dalam buku ini menjelaskan tentang introduksi tanaman kelapa hibrida di dataran tinggi Jawa Barat melalui program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) menggeser pola pertanian campuran menjadi pertanian monokultur. Proyek PIR-BUN yang diterapkan dimulai pada tahun 1982 dan pohon kelapa hibrida pertama ditanam pada tahun 1983. Proyek ini diterapkan melalui sistem pertanian kontrak sebagai salah satu cara untuk merangkul para pengolah tanah di dataran tinggi di Jawa Barat (dan Indonesia). Pemilihan komoditas kelapa hibrida dan bentuk organisasi PIR di wilayah tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa tengah terjadi krisis minyak kelapa di Indonesia pada akhir 1970-an. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan mengembalikan kelapa sawit pada peranan aslinya sebagai penghasil devisa. Tidak hanya karena alasan tersebut, tetapi pemilihan wilayah seperti Cisokan dikaitkan dengan unsur kontrol politik karena wilayah tersebut merupakan basis pergerakan kaum separatis Darul Islam.

Proyek pertanian kontrak yang diterapkan tidak berjalan tepat seperti yang dimaksudkan. Terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara asumsi yang mendasari proyek PIR dan kondisi sebenarnya yang timbul. Proyek alih teknologi serta pembakuan produk telah menimbulkan banyak problem teknis. Proyek tersebut didorong oleh kehendak untuk mengendalikan, membentuk, memodernisasikan, menghilangkan keterbelakangan dan “sikap subsisten” penduduk pedesaan melalui penerapan budidaya tanaman tunggal yang dikontrakkan. Dampaknya bagi petani Cisokan yang sebelumnya memiliki kuasa yang disahkan secara lokal terhadap lahan untuk kebun campuran, proyek tersebut membuat mereka berhutang uang dalam jumlah besar beserta bunganya untuk mendapatkan tanah yang kurang produktif.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pandangan mengenai masyarakat pedalaman yang terbelakang, bodoh, subsisten memunculkan inisiatif untuk mengimplementasikan proyek perkebunan yang komersil. Tujuannya adalah untuk menjadikan penduduk pedesaan di pedalaman yang relatif homogen menjadi modern. Namun, hasil dari program ini mencerminkan keadaan pembagian kekuasaan dan sumberdaya yang sejak awal tidak merata, akhirnya memunculkan bentuk perlindungan, penolakan dan penyesuaian baru muncul dalam konteks implementasinya. Keuntungan dan peningkatan kekayaan lebih banyak dinikmati oleh pejabat pemerintah yang diberi lahan perkebunan yang mudah dijangkau dan subur. Petani kaya merugi karena banyak pohon-pohon berharga dimusnahkan dan diganti dengan kelapa hibrida. Petani miskin yang tidak memiliki koneksi diberi lahan yang tidak memadai dan petani yang lebih miskin cenderung memilih untuk bekerja di tempat lain supaya mendapatkan upah.